SUARABACA.COM, Seruyan—Dalam proses mendapatkan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Kejaksaan Negeri (Kejari) Seruyan menyematkan satu dari enam poin yang akan menjadi fokus, yaitu peningkatan pengawasan terhadap birokrasi pemerintah di wilayah setempat.
Kepala Kejari Seruyan, Gusti Hamdani mengatakan, peningkatan pengawasan terhadap birokrasi pemerintah merupakan salah satu upaya untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang sehat dan akuntabel.
“Untuk sekarang, kami (Kejari Seruyan) mulai melakukan komunikasi dengan kepala daerah yang baru. Kami dan juga masyarakat di Bumi Gawi Hatantiring menginginkan birokrasi pemerintah yang sehat dan, tentunya, akuntabel,” katanya, Selasa (11/02/25).
Untuk diketahui bersama, pada tahun 2023 yang lalu Kejari Seruyan berhasil mengungkap skandal korupsi sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang menyebabkan negara mengalami kerugian milyaran rupiah.
Oleh karena itu, Hamdani berharap, dalam upaya peningkatan pengawasan yang dilakukan Kejari Seruyan seyogyanya mendapat dukungan penuh dari masyarakat Bumi Gawi Hatantiring.
“Tentu saja, kami akan melibatkan masyarakat. Kami mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat. Jadi, semoga dalam waktu dekat, zona integritas WBK ini akan segera kami dapatkan,” pungkasnya.(Ar)
